Apa Penyebab 8.394 Karyawan di Jatim Terkena PHK di Tahun 2024? Benarkah Kabupaten Nganjuk jadi Yang Terbanyak?
Pabrik GM--
Apa Penyebab 8.394 Karyawan di Jatim Terkena PHK di Tahun 2024? Benarkah Kabupaten Nganjuk jadi Yang Terbanyak? Ribuan Pekerja di Jawa Timur Mengalami PHK Sepanjang 2024, Disnakertrans Fokus pada Solusi
Sepanjang tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur mencatat angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup tinggi, yakni sebanyak 8.394 orang. Angka ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh berbagai sektor industri di provinsi tersebut.
Kabupaten dengan Kasus PHK Tertinggi
Kabupaten Nganjuk menjadi wilayah dengan jumlah kasus PHK tertinggi, mencapai 1.851 orang. Posisi berikutnya diisi oleh Kabupaten Pasuruan dengan 1.338 orang, disusul Kabupaten Gresik dengan 1.206 orang. Ketiga daerah ini mendominasi angka PHK di Jawa Timur sepanjang tahun lalu.
Sektor industri yang terdampak juga cukup beragam. Menurut Sigit Priyanto, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, PHK terjadi di sektor perdagangan, jasa, investasi, keuangan, pertambangan, pertanian, perikanan, infrastruktur, utilitas, transportasi, hingga pendidikan. Namun, sektor yang paling terdampak adalah aneka industri dan industri kimia dengan total 6.001 orang terdampak.
"Sebagian besar PHK di Kabupaten Nganjuk, Pasuruan, dan Gresik berasal dari sektor industri tersebut. Kabupaten Malang juga mencatat angka yang cukup tinggi dengan 847 orang terkena PHK," ujar Sigit dalam keterangan persnya pada Senin, 13 Januari 2025.
Pegawai Dirumahkan: Tantangan Lain
Selain kasus PHK, Disnakertrans juga mencatat ada 79 pegawai yang dirumahkan. Kabupaten Banyuwangi menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 73 orang. Sementara itu, Kota Kediri mencatatkan 5 orang, dan Kabupaten Tuban hanya 1 orang.
"Jumlah pegawai yang dirumahkan memang tidak sebanyak PHK. Namun, tetap menjadi perhatian kami untuk mencari solusi terbaik bagi mereka," jelas Sigit.
Program Solusi untuk Korban PHK
Meski angka PHK cukup tinggi, Disnakertrans Jawa Timur telah menyusun berbagai langkah untuk membantu para korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan ini disesuaikan dengan latar belakang dan kemampuan korban PHK untuk meningkatkan peluang mereka kembali ke dunia kerja.
Selain itu, Disnakertrans juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui program kehilangan kerja. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan finansial sementara kepada korban PHK sekaligus memfasilitasi mereka mendapatkan pekerjaan baru.
"Kami juga secara rutin mengadakan job fair untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami memastikan mereka tetap memiliki harapan," tambah Sigit.
Harapan di Tahun 2025
Disnakertrans optimis bahwa berbagai program yang telah dijalankan dapat membantu menekan angka pengangguran di Jawa Timur. Dengan kolaborasi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta, mereka berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Tahun 2025 adalah momen penting untuk memulihkan sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat," pungkas Sigit.
