Siapa Haris Pertama? Ketua Umum DPP KNPI yang Desak Pemeriksaan Dirut BNI Atas Dugaan Penyelewengan Dana KoinWorks Rp365 M
tanda tanya-pixabay-
Namun, meski berkolaborasi dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia, munculnya kasus penyelewengan dana sebesar Rp365 miliar ini menimbulkan kecurigaan besar. Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana negara, BNI diharapkan dapat bertanggung jawab atas aliran dana yang disalurkan kepada KoinWorks.
Desakan KNPI untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut
Selain meminta Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap Royke Tumilaar, KNPI juga menegaskan akan melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terbukti ada penyimpangan. “Karena ini melibatkan bank milik negara, yang pengelolaan dananya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada penyimpangan, maka itu adalah korupsi,” tegas Haris.
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan KNPI dalam menuntut transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana yang melibatkan institusi negara. Haris mengingatkan bahwa uang yang beredar dalam kasus ini adalah uang negara, yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
Kasus Ini Sudah Ditangani Polisi
Seiring dengan berkembangnya investigasi, pihak manajemen Koin P2P telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, yang kini sedang menangani penyelidikan lebih lanjut. Polisi diharapkan dapat menyelidiki dan mengusut tuntas keterlibatan berbagai pihak dalam penyaluran dana yang tidak sesuai prosedur tersebut.
Koin P2P, yang merupakan bagian dari KoinWorks, adalah platform pinjaman online yang memungkinkan para pemberi pinjaman untuk mengalirkan dana kepada peminjam. Platform ini telah dipercaya oleh berbagai lembaga keuangan besar, termasuk BNI, untuk menyalurkan pinjaman kepada UMKM. Namun, kejadian ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan sistem yang harus segera ditangani agar tidak merugikan pihak yang terlibat, terutama masyarakat dan negara.
Potensi Kerugian dan Tanggung Jawab BNI
