Video Pidato Dyah Hayuning Pratiwi Alias Tiwi Cabup Petahana Purbalingga Diduga Coret Bansos Jika Tidak Memilihnya, Begini Klarifikasi Selengkapnya!
Tiwi-Instagram-
"Memang betul saya menjawab dicoret, karena konteksnya adalah penerima bantuan yang mampu, bukan soal dukungan politik mereka. Saya menegaskan bahwa jika ada penerima yang mampu, kita harus secara tegas mencoret mereka dari daftar penerima bantuan," jelas Tiwi.
Tanda Tangan Kepala Daerah dan Pengaruhnya
Selain pernyataan tersebut, dalam video viral itu, Tiwi juga menyebutkan bahwa tanda tangan kepala daerah, dalam hal ini Bupati, memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Hal ini kemudian menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh netizen, yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Namun, Tiwi membantah tuduhan tersebut dan menekankan bahwa semua proses pemberian bansos harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dia menambahkan bahwa sebagai Bupati, dirinya hanya memiliki wewenang untuk mengawasi dan memastikan bantuan tersebut diberikan kepada pihak yang tepat.
Kesimpulan dan Klarifikasi
Meski video tersebut telah memicu banyak kontroversi, Tiwi berupaya untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Menurutnya, video yang tersebar tidak memberikan gambaran lengkap tentang situasi sebenarnya dan hanya menyoroti potongan-potongan tertentu yang mudah disalahartikan. Ia berharap masyarakat bisa melihat konteks penuh dari pernyataannya sebelum menarik kesimpulan.
"Saya berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menanggapi informasi yang beredar di media sosial. Karena tidak semua informasi yang tersebar itu benar atau lengkap," tutup Tiwi.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya memahami konteks dalam setiap informasi yang beredar, terutama di era digital saat ini, di mana potongan-potongan video atau pernyataan sering kali dipublikasikan tanpa konteks penuh. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan atau menanggapi informasi di ruang publik.***
