Ngerinya Perang di Negara Tetangga, Kudeta Militer Buat Ratusan Sekolah dan Kampus Hancur
Bom Molotov--
"Alih-alih mendapatkan pengetahuan dan harapan melalui sistem pendidikan, mereka akan mendapatkan informasi dari faksionalisme dan perang yang mereka alami saat tumbuh dewasa," tambahnya.
Lawrence menekankan bahwa sekolah-sekolah yang terletak di kawasan pertempuran sengit, seperti di wilayah Sagaing, mengalami kerusakan yang parah.
Meskipun sulit untuk menentukan pelaku kerusakan, Lawrence mencatat bahwa hanya militer Myanmar yang memiliki akses ke pesawat untuk serangan udara.
"Serangan udara adalah senjata utama junta dalam konflik ini. Mereka membom dan membakar desa-desa serta sekolah-sekolah," kata Lawrence.
"Kedua belah pihak sering mengklaim bahwa sekolah-sekolah yang mereka serang digunakan untuk tujuan militer, yang seringkali dijadikan alasan untuk menyerang daerah-daerah yang seharusnya dilindungi," tambahnya.
Lawrence menyoroti bahwa sekolah-sekolah adalah satu-satunya tempat di mana anak-anak dapat mendapatkan pendidikan.
"Menghancurkan sekolah sama artinya dengan menghilangkan kesempatan anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan mereka," katanya.
Myanmar telah terjerumus ke dalam konflik setelah militer merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi tiga tahun lalu.
Kudeta ini memicu perlawanan bersenjata dan protes di seluruh negeri.
Menurut Action on Armed Violence, sekitar 50 ribu orang telah terbunuh akibat konflik ini. CIR menggunakan laporan, gambar media sosial, dan rekaman drone dari pasukan pertahanan rakyat yang muncul sejak 2021 untuk melawan junta.
Menanggapi analisis tersebut, Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan memberikan peluang, bukan menjadi target dalam konflik.
"ASEAN memiliki peran penting dalam menemukan jalan menuju perdamaian di Myanmar. Kami menyerukan kepada semua pihak, terutama militer Myanmar, untuk menahan diri dari serangan udara, melindungi warga sipil, dan menjaga infrastruktur sipil," tegas Kemenlu Inggris.
